Ahok Kebacut, Bukan Siapa-siapa Ajukan Peninjauan UU Pilkada
Berita Islam 24H - Yusril Ihza Mahendra dan Habiburokhman akhirnya mendapatkan kesempatan untuk maju sebagai Pihak Terkait untuk menghadapi permohonan Ahok soal gugatan UU Pemilu soal kewajiban cuti bagi Petahana.
Namun pihak Yusril dan Habiburokhman belum mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan mereka dalam sidang kali ini, karena Hakim Ketua MK Anwar Usman, memberikan kesempatan pada sidang berikutnya.
Pada kesempatan sidang, Senin (5/9/2016) kali ini, pihak DPR RI dan Pemerintah/Presiden selaku pihak tergugat menolak permohonan Ahok selaku pemohon, yang melakukan gugatan UU Nomor 10 tahun 2016, perubahan kedua UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Pilkada.
Arteria Dahlan selaku anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PDIP mengatakan permohonan Ahok tidak sah karena Ahok tidak memiliki Legal Standing dalam pengajuan gugatan kali ini, dikarenakan Ahok mengajukan secara pribadi.
Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahmakah Konstitusi.
“Jika secara pribadi Ahok bukanlah siapa-siapa untuk mengajukan gugatan, karena Ahok bukan siapapun dan belum terdaftar sebagai Calon Gubernur,” ujar Arteria dalan penyampainnya.
Arteria menyampaikan jika saat ini Ahok mengajukan gugatan sebagai pribadi, bukan sebagai Gubernur atau Calon Gubernur, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk Ahok melakukan Legal Standing.
Terkait dengan ucapan Ahok yang mengatakan jika Hak-nya sebagai Gubernur dalam mengajukan cuti pilkada bukanlah hak, tapi merupakan kewajiban.
“Cuti seorang pegawai negeri jelas berbeda dengan cuti seorang Pejabat Negara, tapi jika yang bersangkutan tetap bersikeras, apakah posisi mau disamakan dengan pegawai ?” Ujar Arteria. Sambil melanjutkan soal Haknya sebagai Gubernur Ahok juga salah, karena Gubernur adalah kewajiban yang harus menjalankan UU, peraturan dan aturan serta kewajiban lainnya yang sudah ditetapkan.
Pihak Presiden atau Pemerintah, dalam hal ini diwakili pihak Kementerian Dalam Negeri, juga meminta Ahok untuk mengkaji kembali permohonannya yang dianggap salah. Kesalahan Ahok karena mengedepankan egonya, tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kemendagri.
“Jangan sampai gugatan tersebut, akan menjadikan seluruh kepala daerah bisa melakukan “haknya” untuk tidak cuti selama kampanye,” ujar perwakilan Kemendagri.
Sementara Gubernur atau kepala daerah lainnya sudah bersumpah untuk tetap menjalankan kewajibannya melaksanakan peraturan dan perundangan yang berlaku.
“Ahok ini kebacut namanya, belagu sok tahu, kayak ngerti aja, pake bilang hak konstitusi Gubernur dipangkas segala,” ujar Dapit pengunjung sidang MK dari Jempol Rakyat. Dapit heran karena Ahok selalu merasa semua kegiatan harus disesuaikan dengan keinginannya.
“Ahok mungkin merasa kalau uang APBD yang sedang dibahas adalah miliknya, dan dia tidak percaya untuk dibahas oleh siapapun yang akan menggantinya,” ujar @AsFairus salah satu akun milik anggota kelompok Jempol Rakyat.
Hal itulah yang membuat @AsFairus yakin jika proyek yang disebut oleh Ahok sebagai proyek unggulan Pemprov hanya diepruntukkan bagi keluarga dan kroninya.
“Itukan versi Ahok, tapi sampai kini warga sendiri tidak tahu program unggulan apa ? Kalau cuma revitalisasi Kota Tua dan pembangunan Rumah Sakit Jantung Sumber Waras itu bukan hal mendesak,” ujarnya.
Usai KPK menyatakan jika pembelian lahan Sumber Waras tidak diketemukan “Niat Jahat” Ahok berencana akan segera membangun Rumah Sakit Jantung, atas keinginan istrinya.
“Proyek Revitalisasi Kota Tua yang diperkirakan menelan anggaran hingga trilyunan rupiah, itu mendesaknya dimana ?” Ujar @macan_utara yang kebetulan bersama @AsFairus ikut menyaksikan sidang di Mahkamah Konstitusi. [beritaislam24h.com / pbc]
0 Response to "Ahok Kebacut, Bukan Siapa-siapa Ajukan Peninjauan UU Pilkada"
Posting Komentar