Darurat Keuangan Negara, Pemerintah tak Bisa Berbuat Banyak Lagi, Rakyat turut serta "Bertanggung Jawab"
Berita Islam 24H - Saat ini Pemerintah Jokowi sedang mengalami "darurat keuangan negara" dan bisa dipastikan hal ini akan berimbas kepada perikehidupan rakyat.
Note: istilah "darurat keuangan negara" saya pilih, bukan untuk menebarkan teror ketakutan dan ataupun pesimisme melainkan hanya untuk menggambarkan realita bahwa Pemerintahan kita relatif sudah tidak bisa berbuat banyak lagi dan Rakyat mesti siap-siap untuk turut serta "bertanggung jawab" akan hal ini, mau tidak mau harus mau, karena jika tidak ... maka Pemerintah bisa collapse.
"darurat keuangan negara" saya maksudkan untuk melukiskan keadaan bahwa Pemerintah Jokowi sudah benar-benar kelimpungan mencari sumber pendanaan untuk APBN.
walau sudah melakukan pencabutan subsidi dan menggenjot hutang, namun karena penerimaan target pajak MELESET JAUH maka tak urung Pemerintah tetap kelabakan untuk mencari jalan keluarnya.
dan saya menolak jika istilah tersebut disebut lebay ! karena memang begitulah adanya kenyataannya, dan AYO... kita ulas dalam bahasan berikut bahwa Pemerintah memang kelabakan terkait Keuangan Negara :
1]. Bulan April 2016, Pemerintah Jokowi melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp 50 Trilliun, yang tadinya digembar-gemborkan untuk alasan penghematan.
Presiden Jokowi Minta Kementerian Potong Anggaran Rp 50 Triliun
TAPI kenyataanya, pemotongan anggaran tersebut karena memang "ketiadaan dana" di APBN dan salah satu dampak dari pemotongan ini adalah dilakukan Pengurangan / Pemotongan DAK FISIK sebesar 10 % melalui SE Menkeu No. 10 / 2016.
2]. Bulan Agustus kemarin, dilakukan pemotongan anggaran hingga sebesar Rp 133 Trilliun yang terdiri dari belanja Rp 65 triliun di kementerian/lembaga dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun,
Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Kurang Rp 219 T, Anggaran Dipangkas Rp 133 T
3]. Masih di bulan Agustus, Pemerintah MENAHAN Pengucuran Dana Alokasi Umum BAGI 169 Daerah.
Penundaan kucuran anggaran dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 19,4 triliun ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 DIKARENAKAN Pemerintah pusat "tidak punya uang".
Secara lugas, Menkeu Sri Mulyani mengakui bahwa "Saya Meminjam Uang ke Daerah, Karena Kami Tidak Ada Uangnya !"
4]. AKAN ADA KEMUNGKINAN PEMOTONGAN ANGGARAN LAGI apabila TAX AMNESTY GAGAL
Jika tax amnesty gagal, anggaran dipotong lagi
HINGGA, tanpa tedeng aling-aling Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemangkasan anggaran ketiga masih mungkin terjadi tahun ini KARENA ...
karena Sebagaimana diketahui, kebijakan tax amnesty, yang dimulai sejak Juli lalu, memasang target penerimaan sebesar Rp 165 triliun. Namun, hingga saat ini, penerimaan yang akan masuk ke Anggaran Pendapat dan Belanja Negara masih jauh dari harapan, yaitu Rp 3,88 triliun. Angka tersebut setara dengan 2,4 persen dari target penerimaan.
Jusuf Kalla: Siap-siap Pemotongan Anggaran Ketiga
APA IMBAS DARI SITUASI INI ( "DARURAT KEUANGAN NEGARA" ) INI ???
Ya Rakyat siap-siap saja untuk turut serta "bertanggung jawab" !!!
Makna dari tanggung jawab ini sangat luas, mulai diuber-uber untuk bayar pajak ( makanya saya gak heran, manakala Tax Amnesty yang tadinya dimaksudkan untuk Pengusaha Besar, tapi pada akhirnya UMKM juga disasar ) HINGGA harus rela (jika seandainya) beberapa subsidi yang tersisa dicabut / dikurangi juga !!! note : seperti subsidi pada LPG 3 Kg dan Subsidi Listrik 450 VA.
Adapun alternatif solusi atas keruwetan keuangan negara ini secara garis besar memang cuman 4 (empat) yaitu : Genjot Pajak ! Genjot Hutang ! Jual Aset Negara ! (privatisasi BUMN kepada swasta) dan Potong Anggaran !
note : cabut/kurangi subsidi, penundaan pembayaran utang dll, termasuk potong anggaran.
Saya sendiri, sudah sedari awal turut serta "teriak-teriak" bahwa Kebijakan Pemerintah Jokowi itu ada yang tidak pas, yaitu SEMENJAK dicabutnya berbagai subsidi secara sporadis dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur.
Terbukti bahwa itu semua adalah program yang bombastis nan ambisius TANPA memperhatikan kemampuan keuangan negara.
>> saya sering kali katakan bahwa patut diduga ada misi titipan "udang di balik batu" dari digenjotnya proyek infrastruktur.
KESIMPULAN :
Jadi pada siap-siap yaa... jika kawan FB semua (pada saatnya) harus turut serta bertanggung jawab atas keadaan negara ini :) ;)
gak peduli dulu pada saat Pilpres dulu anda pilih siapa, tapi anda harus mau... kalau tidak, bisa-bisa anda disuruh pindah ke negara lain :) [beritaislam24h.com / fb]
0 Response to "Darurat Keuangan Negara, Pemerintah tak Bisa Berbuat Banyak Lagi, Rakyat turut serta "Bertanggung Jawab""
Posting Komentar