Ketika Hakim MK disebut Mahkamah Kepentingan Penguasa
Berita Islam 24H - Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Hakim MK Arief Hidayat beserta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, sarat dengan kepentingan.
Santer kedatangan dua pejabat tersebut akan membahas secara khusus mengenai uji materi UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Akan tetapi, Arief Hidayat membantah mengenai kedatangannya untuk membahas hal tersebut.
Bantahan Ketua MK ibarat bantahan basi, logikanya sebagai ketua MK (pihak yang memutuskan sengketa) ditambah dipertemuan itu ada Dirjen Pajak dan Presiden Jokowi; tidak mungkin tidak berbicara mengenai segal hal terkait pajak dan saat ini ramai Tax Amnesty kecuali yang dipertemuan tersebut yang ada adalah Menpora atau pejabat lain yang tak terkait pajak, baru dugaan tersebut bisa dibantah.
Dengan adanya pertemuan tersebut, jelas Ketua MK melanggar etika; sebagai lembaga tinggi negara, posisi MK tidak dibawah posisi Presiden dan tidak terikat akan instruksi presiden.
Pertemuan ketua MK, Direjen Pajak serta Presiden Jokowi, memberikan gambaran MK kini tak ubah menjadi Mahkamah Kepentingan Penguasa.
Secara terang benderang, lembaga negara tak ubahnya menjadi lembaga milik negara seperti BUMN, dimana intergritas dan independensinya kini diragukan, karena mudah di intervensi penguasa.
Lantas, masihkah rakyat percaya atas Mahkahmah Konsititusi? [beritaislam24h.com / lnc]
0 Response to "Ketika Hakim MK disebut Mahkamah Kepentingan Penguasa"
Posting Komentar