Sempat Kena Pukulan Petugas, Penggusuran Rawajati Berujung Bentrok, DPRD Cecar Kasatpol PP DKI
Berita Islam 24H - Bentrokan antara warga dan petugas Satpol PP saat penertiban kawasan permukiman Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016) berbuntut panjang.
Komisi A DPRD DKI Jakarta memanggil Wali Kota Jakarta Selatan bersama jajaran dan Kepala Satpol (Kasatpol) PP Pemprov DKI Jakarta untuk menjelaskan tentang penggusuran Rawajati.
Sekretaris Komisi A DPRD Syarif yang ikut menjadi korban pemukulan saat eksekusi, mencecar dengan berbagai pertanyaan kepada Wali Kota Jaksel Tri Kurniadi dan Kasatpol PP Pemprov DKI Jupan Royter.
"Satpol PP kan jadi garda terdepan dalam soal penggusuran. Tapi, saat saya bertanya di lokasi kemaren tidak ada penanggung jawab lapangan. Ini apa-apaan? Bagaimana kalau terjadi apa-apa?," tegas Syarif di ruang rapat Komisi A DPRD DKI, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Menurut Syarif, jika memang aparat bertindak sesuai aturan mestinya memimpin penertiban tersebut harus hadir dilokasi, bukan malah bersembunyi.
"Saya tanyakan surat tugas dan yang bertanggung jawab di lapangan saat terjadi kebuntuan seperti kemaren, tapi tidak ada yang jawab. Inilah yang sejak awal saya bilang penggusuran ilegal," kata Syarif.
"Saya kemarin sempat kena pukul juga, tapi Alhamdulillah saya bersyukur karena tidak apa-apa. Beruntung saya masih dilindungi Allah," beber Syarif.
Meski begitu, Syarif menyatakan tidak mempermasalahkan soal dia yang terkena pukul. Politisi Gerindra ini juga menyatakan tidak akan melaporkan orang yang memukulinya tersebut.
Namun, Syarif menyayangkan eksekusi penggusuran yang dilakukan dengan kekerasan dan berujung bentrok dan adanya korban berjatuhan.
"Saya ada disitu untuk mewakili warga bernegosiasi. Kami tidak mempermasalahkan penertiban. Tapi harusnya diberi waktu, enggak usah pakai kekuatan dan kekerasan begitu," ujar Syarif.
"Saya menyaksikan langsung banyak warga yang dipukuli, diusir paksa, dijemput ke dalam rumah dengan sangat kasar dan tidak manusiawi, persis seperti kolonial Belanda saat menindas pribumi dulu," sesal Syarif.
Sejatinya, lanjut Syarif, pihaknya setuju dan mempersilahkan Pemprov DKI melakukan penertiban. Namun hal itu harus dilakukan dengan cara-cara persuasif dan humanis.
"Silahkan layangkan SP1, SP2 dan SP3, silahkan lakukan penertiban. Tapi tolong hargai harkat dan martabat manusia. Jangan sampai ada korban berjatuhan, karena mereka adalah warga Jakarta juga," pesan Syarif dengan nada tinggi.
Senada dengan Syarif, ditempat yang sama Ketua Komisi A DPRD DKI Riano Ahmad mempertanyakan keberadaan oknum PNS DKI yang memilih mengabadikan foto sendiri alias Selfie usai melaksanakan penggusuran.
Riano menyebut, hal tersebut sebagai sesuatu yang memalukan dan telah melecehkan rakyat korban penggusuran.
"Siapa oknum itu? Kok gayanya seperti orang habis menang perang. Ini sungguh memalukukan!, ditengah kebatinan warga yang sedih karena kehilangan tempat tinggal," semprot Riano.
Selain itu, Riano juga mengingatkan, agar jajaran Pemprov DKI tidak berlaku semena-mena kepada rakyat, dengan mempersiapkan segalanya dengan baik. "Saya mengapresiasi keberhasilan aparat waktu menggusur kawasan Kalijodo, tapi jujur saya katakan, untuk di Rawajati baik Pemprov DKI maupun Satpol PP semuanya gagal dan tidak berhasil mengantisipasi adanya korban," beber Riano.
"Yang saya tidak habis pikir lagi, kenapa kemaren Satpol PP masih membawa pentungan, padahal sudah janji (kalau melakukan penertiban) tidak akan membawa senjata," tanya Riano penasaran.
Riano menambahkan, pihaknya juga mempertanyakan keseriusan Dinas Sosial DKI yang tidak mempersiapkan keberlangsungan hidup korban pasca penggusuran. Menurutnya, saat ini masih banyak warga yang tidak mendapatkan tempat tinggal.
"Disitu ada berapa jumlah warga? Nasib anak sekolah bagaimana? Sementara sekarang kondisinya sudah hancur lebur," sesal Riano.
Menanggapi cecaran tersebut, Kasatpol PP Pemprov DKI, Jupan Royter mengaku menyesal atas terjadinya bentrokan di Rawajati.
"Kita sama-sama prihatin, pada dasarnya kami tidak mengharapkan itu terjadi. Tapi karena situasi di lapangan, ternyata bentrokan tidak bisa dihindari," kata Jupan.
Jupan juga mengakui, jika tindakan represif yang dilakukan oleh personilnya sebagai sesuatu yang keliru.
"Tapi, kita tahu situasi dan kondisi di lapangan kadang-kadang juga ada provokator, sehingga semua diluar kendali. Meski begitu, patut kita syukuri karena acheos hanya sebentar dan korban cuma sedikit," katanya.
Selain itu, Jupan memaparkan, saat penertiban barlangsung, anggotanya tidak bermaksud menyerang apalagi memukul anggota dewan.
"Saya yakin, anggota saya tidak bermaksud memukul atau menyakiti warga, apalagi anggotaa DPRD," jelas Jupan.
Meski begitu, Jupan menegaskan, apapun yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dirinya selaku pimpinan tertinggi di korps Satpol PP DKI.
"Yang pasti, apapun yang terjadi dilapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Tetapi, terkait pentungan, itu bukan alat pukul namun memang peralatan standar pengamanan," terang dia.
Prinsipnya, tambah dia, pihaknya akan menjadikan peristiwa di Rawajati sebagai pelajaran berharga demi memperbaiki diri.
"Kita terus belajar untuk memperbaiki. Semangatnya sama, dengan dewan, bahwa penertiban harus dilakukan dengan cara-cara damai, humanis, dan persuasif," pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi berjanji, bahwa nasib keberlangsungan pendidikan anak-anak warga Rawajati sepenuhnya akan diperhatikan.
Dia menjamin, mereka akan tetap mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya.
"Nasib sekolah anak-anak Rajawati pasti akan kami urus, dan kami akan menanganinya dengan baik," ucap Tri. [beritaislam24h.com / tsc]
0 Response to "Sempat Kena Pukulan Petugas, Penggusuran Rawajati Berujung Bentrok, DPRD Cecar Kasatpol PP DKI"
Posting Komentar